23 tahun dari Peristiwa 30 September 1965, atau 44 tahun dari sekarang di tahun 1988, setamat SMA kami diminta mengurus SKBL, entah untuk apa: aku lupa. Namun yang masih kuingat, aku mengurusnya dengan seorang teman akrab, selapik seketiduran, kata orang Minang, kami berangkat bersama. Setelah menunggu beberapa hari kamipun menjemput hasilnya, apa hendak dikata SKBL-ku terbit sementara temanku tidak.
Kulihat pandangannya menerawang jauh ke langit biru, setetes air mengalir di matanya. “Ya, syudahlah…!”, hanya itu yang terlontar dari mulutnya.
SKBL adalah Surat Keterangan Bersih Lingkungan, bahasa kasarnya Surat Keterangan Lingkungan Kerabat Tak Terkait dengan PKI, Komunis.
Bicara pertentangan ideologi, kampungku termasuk yang “porak poranda” – Mamak berseteru dengan Kemenakan, Ipar dengan Besan, Mertua dengan Menantu, untung tak ada perseteruan antara Suami dengan Isteri. (Bisa jadi sudah di SKBL kan dulu, oleh Mak Datuknya)
Hancur pokoknya…!!! Sekarang, ampas-ampas kecurigaan itu masih menancap dalam. Apa hendak dikata, 32 tahun lamanya pertentangan itu merasuki otak, hati dan pikiran kami, anak Nagari.
Masjumi dan PKI memang mendapat tempat yang imbang di kampungku. Bahkan, seorang Tokoh PKI adalah warga kampung. Tidak sepamor DN. Aidit memang, tapi jadilah… Usman Keadilan, namanya. Pernah dibuang ke Digul. Namun Google, tak banyak mengindeks tentang beliau. Hanya ada di Inghist.nl, dan dalam buku Spanning A Revolution – Molly Bondan serta pada buku Memikir Ulang Regionalisme – Gusti Asnan.
Yang aku tidak mengerti adalah militansi dari kubu yang berseberangan itu, yang hingga kini masih mengurat mengakar, mungkin karena disemai secara turun temurun. Ihwal tersebut masih kentara ketika ada pembentukan Organisasi seperti Karang Taruna, LKMD, Kerapatan Adat Nagari, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan seterusnya.
Anehnya, mereka yang katanya, komunis itu, dalam keseharian juga ke Mesjid, Sholat Jumát dan Taraweh. Kesimpulan sementara yang dapat kuambil adalah militansi yang mereka anut adalah “militansi taklid” – Kumaha Komandan Wae, tidak memahami esensi sebuah ideologi.
Kembali ke SKBL, aku tak tahu apakah masih berlaku hingga saat ini. Tetapi dari pengalaman ber-SKBL ini, tercetuslah satu pemikiran, kenapa Ruang Pembelajaran Ideologi itu tidak dibuka saja selebar-lebarnya, sehingga kita boleh belajar, membandingkan, menghayati dan mengamalkan dengan “haqul yaqin” sehingga tidak mudah diadu domba oleh Para Ketua-Ketua itu.
Lain cerita, coba lihat, saat ini para Ketua-Ketua yang dulu merayu meminta dukungan, seenaknya menggabungkan dukungan dengan berkoalisi, tanpa perlu bertanya kepada kita, yang telah bersuara!
*idih, mlenceng?*
Tidak juga sih, Point of Viewnya adalah, sampai kapan kita hidup dengan ideologi, Ba a kato Ketua seh/ Kumaha Juragan Wae/Depend on My Boss/ – Pokoknya Terserah yang Diatas daaah……!
Sampai kapan, kawan?
sumber: Politikana.com

















SKBL itu sangat menakutkan bagi orang pencari kerja dan bagi orang yang sudah bekerja. Bangsa ini seolah-olah sudah terpola sedemikian, sehingga sangat dinikmati para penguasa dan preman.